nusakini.com--Penggunaan teknologi informasi saat ini merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dengan adanya globalisasi dan dorongan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengimplementasian e-government yang juga sebagai salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi. 

Dengan menggandeng Universitas Gunadarma, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap dapat lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan juga peningkatan kapasitas SDM.

“Kalau cuma Kemenpan saja yang bekerja memperbaiki negeri ini, tidak akan cukup karena SDM terbatas. Saya yakin Universitas Gunadarma bisa memberikan karyanya untuk membantu negeri ini,” ujar Menteri PANRB Asman Abnur saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian PANRB, Senin (20/2). 

• Sambut HUT Ke-63, Kementerian PANRB Adakan Layanan Paspor
• Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif
• Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar Secara Daring
• Membentuk ASN Kementerian PANRB sebagai Penggerak BerAKHLAK
• Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo, bahwa terdapat dua fokus utama yang dikerjakan Menteri PANRB yakni peningkatan pelayanan publik dan memperluas pemakaian e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Oleh karena itu, penerapan e-government merupakan salah satu fokus saya yang harus segera diselesaikan,” ujar Menteri Asman. 

Kerjasama di bidang teknologi informasi ini adalah dalam bidang pelayanan publik, yakni penguatan implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan LAPOR-SP4N. 

Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan universitas yang dipimpinnya ini bukan hal yang baru. Sudah banyak kerjasama yang terjalin dengan beberapa pemerintah daerah. “Kerjasama yang dilakukan dalam hal pengabdian masyarakat adalah merupakan kewajiban,” ujarnya. 

Menteri PANRB juga menghimbau pada seluruh jajaran Kementerian PANRB untuk menyiapkan proses kerja sama ini dengan baik agar memberikan banyak kebermanfaatan guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. 

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan menginventarisasi dukungan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan kerja sama ini yang berkaitan dengan dukungan SDM di bidang IT. “Kami akan bergerak dengan menunjuk tim kecil,” jelasnya. (p/ab)