nusakini.com-Jakarta-Inovasi pelayanan publik yang sudah masuk pada Top 99 diharapkan tidak jalan ditempat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau inovator perlu melakukan evaluasi agar inovasi tersebut berkesinambungan atau berlanjut. Terlebih, saat ini muncul inovasi pelayanan konsumen yang perlu keberlanjutan. 

Tak hanya OPD, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga diharapkan melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap dampak inovasi yang masuk dalam Top 99. “Saya kira, yang harus berubah juga dari para peserta yang masuk Top 99 atau bahkan Top 45 itu mestinya ada evaluasi keberlanjutannya seperti apa. Dari prestasi yang mereka peroleh, jangan sampai setelah mereka masuk 99 atau bahkan 45, kita tidak tahu keberlanjutan dari inovasi yang mereka lakukan apakah masih berjalan dengan baik,” jelas Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, usai tahapan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) hari kelima yang digelar di Jakarta, Senin (08/07).  

• Sambut HUT Ke-63, Kementerian PANRB Adakan Layanan Paspor
• Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif
• Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar Secara Daring
• Membentuk ASN Kementerian PANRB sebagai Penggerak BerAKHLAK
• Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

Evaluasi tersebut diharapkan dapat memantau inovasi yang sudah diterapkan berjalan sesuai dengan yang dipresentasikan. Kementerian PANRB perlu meninjau langsung inovasi dari berbagai instansi pemerintah itu mengalami pengunduran atau bahkan lebih maju dari yang telah dipresentasikan.  

Tulus mengakui, inovasi pelayanan publik yang telah dipresentasikan selama lima hari terakhir sebagian besar sudah menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. “Saya melihat sudah mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat baik dibidang kesehatan, pangan, ataupun bahkan hal-hal lain yang lebih detil, misalnya menyangkut keamanan ikan yang dikonsumsi dan pelayanan-pelayanan publik lainnya,” ujar Tulus yang juga anggota Tim Panel Independen KIPP 2019. 

Pada hari kelima KIPP 2019, satu pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten/kota mempresentasikan hasil inovasinya. Inovasi-inovasi tersebut mencerminkan pelayanan publik yang sifatnya lebih kepada pelayanan konsumen seperti Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan), Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa, Sapa Sehat, Aplikasi Perizinan Terintegrasi 123, Rasa Sejiwa, Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan (Si Perut Laper), Pendayagunaan Taman Pacantells, Gastrodiplomacy Cireundeu, Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya (Si Dalimu Daliya) dan Portal Analisis Data Berbasis Peta (Panada).  

Jika beberapa hari kemarin inovasi masih berfokus kepada penggunaan teknologi, hari ini banyak inovasi yang fokus kepada kepuasan masyarakat sebagai konsumen. “Hari kelima saya cermati banyak sekali inovasi-inovasi yang khusus menyentuh soal konsumen itu saya kira juga suatu terobosan dari pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga,” imbuhnya. 

Kali keenam KIPP ini dilaksanakan, Tulus menilai masih ada instansi pemerintah yang mengajukan inovasi yang sama seperti tahun sebelumnya. Diharapkan, inovasi yang tampil berikutnya ada perubahan signifikan dari berbagai sisi. “Saya harapkan mestinya ada perubahan atau inovasi yang signifikan dari para peserta,” pungkasnya. (p/ab)