nusakini.com-Semarang- Dinas Pekerjaan Umum, Sumberdaya Alam dan Tata Ruang (DPUSDA Taru), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, RSJD Surakarta, bersama 22 pemerintah kabupaten/ kota di Jateng akan mengikuti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (9/7/2019). Agar mendapatkan masukan, tiga instansi itu memaparkan rencana inovasinya kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerja, Senin (1/7). 

Direktur RSUD Margono Haryadi Ibnu Junaedi memaparkan program aplikasi yang diberi nama Tele Apik (Teyeng Ndeleng Antrean Pendaftaran lan Poliklinik). Aplikasi itu untuk memudahkan pasien melihat antrean melalui android maupun website. 

“Aplikasi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan dan sedang memanfaatkan pelayanan kesehatan di ruang pendaftaran maupun di poliklinik, sehingga pasien dapat memperhitungkan estimasi waktu untuk mendapatkan pelayanan,” katanya. 

Dikatakan, aplikasi itu merupakan pengembangan dari sistem registrasi online yang telah dimulai awal tahun ini. Aplikasi itu untuk menyempurnakan estimasi waktu pelayanan yang telah tercantum dalam sistem registrasi online. Menurut dia, kunjungan rawat jalan dalam sehari rata-rata antara 900-1.000 pasien dengan layanan 19 klinik yang terdiri atas spesialis dan subspesialis. 

• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes
• Anak-anak pun Senyum Lepas Saat Naik Bus Transjateng Purwokerto

Aplikasi tersebut akan memudahkan mobilisasi pasien. Dalam registrasi online, sebenarnya sudah ada estimasi waktunya. Namun saat ini pelayanan kadang lebih cepat dari estimasi tersebut. 

“Dengan Tele Apik ini dari rumah pun, pasien bisa melihat nomor antrean di pendaftaran, di poliklinik juga bisa dilihat sudah sampai nomor antrean berapa,” jelasnya. 

Sementara itu, Direktur RSJD Surakarta Agustini Chirstiawati memaparkan kepada gubernur tentang aplikasi Payjem Pas Ngamuk (Pelayanan Jemput Pasien Ngamuk). Aplikasi itu didasari atas keresahan lembaganya yang melihat ketika penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak sesuai prosedur. 

“Penjemputan pasien sering membuat terluka, bisa lebam, bahkan sampai patah tulang, diikat dengan tali rafia. Aplikasi ini, orang bisa melaporkan jika ada ODGJ kemudian kita kirim tim profesional melalui pendekatan berwibawa. Pendekatan pertama pada cara mekanik, obat sebagai upaya terakhir untuk mengurangi cedera,” jelasnya. 

Gubernur Ganjar Pranowo menanggapi paparan dua RS tersebut sebagai hasil inovasi yang berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai harapan, mudah, murah, dan cepat. 

“Tetapi, harapan saya, dengan mengikuti kompetisi ini, ukurannya jangan melihat saya dan Pak Sekda. Kami ini hanya pembuat kebijakan. Ukurannya juga bukan mendapatkan juara atau sertifikat, tetapi kepuasan masyarakat,” tandas Ganjar.(p/ab)