nusakini.com--Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah bersepakat menyatakan tekad berjuang hingga titik darah penghabisan jika dalam dalam kebijakan Tunjangan Kinerja (Tukin) guru diabaikan. 

Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 130 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS dilingkungan pemerintah provinsi Sulsel telah mengabaikan hak guru sebagai pegawai yang bernaung dibawah pemerintah provinsi. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “bagi PNS dan CPNS dalam jabatan fungsional guru yang telah menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikam TPP adalah bentuk kesalahan perhitungan pemprov sulsel dalam menilai kesejahteraan guru. 

Wacana memberikan pilihan antara Tukin atau TPG (sertifikasi) pun sesungguhnya tidak rasional. 

Pertama, Tukin diatur dalam pergub yang yang mengatur keberadaan pegawai dalam lingkup pemprov Sulsel sementara TPG diatur dalam UU No.14 tahun 2005 dan PP No. 41 tahun 2009, tunjangan sertifikasi guru sumbernya APBN sementara Tukin berasal dari APBD. 

Kedua, nilai tukin jauh lebih besar dari TPG sehingga Jika melihat pergub tersebut maka hampir bisa dipastikan Guru yang berpendidikan Doktor dengan Golongan IV pun akan kalah besar pendapatan bulanannya dibanding pegawai biasa golongan I yang mungkin pendidikannya SMA kebawah. 

Ketiga, selama ini guru sesungguhnya telah menerima dua tunjangan sekaligus yaitu TPG dan Pakasi sejak Januari 2017 sehingga tak ada lagi alasan bahwa tukin untuk guru yang sudah sertifikasi tergolong “double tunjangan” 

• Pamen Ahli Bid. Ekonomi Mewakili Pangdam XIV/Hsn, Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri RI Melalui Virtual
• Kolonel Inf (Purn) Agus Salim: Pemimpin dengan Jiwa Empati yang Kuat
• Kolonel Inf (Purn) Agussalim, S.H: Pemimpin yang Lahir dari Rahim Rakyat
• Pj Sekda Sulsel Jamu Ratusan Saudagar Peserta PSBM XXIV
• Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat

Keempat, dalam pasal tersebut tukin tidak diberikan ke guru sertifikasi dan tetap diberikan kepada guru PNS non sertifikasi, hal ini dalam realitasnya nanti akan menimbulkan ketimpangan, guru sertifikasi yang “berdarah-darah” untuk mendapatkan status guru profesional harus menerima kenyataan pendapatannya kalah dari guru baru yang belum lulus sertifikasi. 

Kelima, sejak Januari 2017 Guru SMA dan SMK telah menerima pakasi sebesar dua ratus ribu dan naik jadi sekitar satu juta enam ratus ribu rupiah pada juli 2017, setelah ada tukin nantinya, pakasi ini akan hilang dan sudah meruntuhkan semangat kawan-kawan Guru di Sulsel 

Keenam, beban kerja guru jauh lebih besar dibanding pegawai negeri non guru, bahkan setelah dinas pendidikan menghitung, beban kerja guru mencapai 1251, lebih 100 jam dalam setahun dibanding pegawai non guru 

Ketujuh, risiko kerja guru jauh lebih besar karena berhadapan langsung dengan manusia, sudah banyak guru yang dipukuli oleh siswa, orang tua dan oknum masyarakat, tak jarang guru harus berhadapan dengan hukum karena melakukan kesalahan dalam menangani siswa. 

Kedelapan, jika pegawai non guru mengurusi masa kini, maka guru sesungguhnya mengurusi masa depan, sehingga tugas guru sesungguhnya jauh lebih berat dibanding PNS non guru. 

Untuk itu, rasanya jika pemprov menggunakan akal dan hatinya, tukin harus diberikan juga ke guru meskipun sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi apalagi jika guru dibandingkan dengan dokter yang selain menerima tunjangan profesi, masih juga mendapatkan TPP. 

Dan jika pemprov mengabaikan hal tersebut, maka IGI bersama komponen guru lainnya yang jumlahnya lebih dari 16.000 siap bergerak memperjuangkan hal ini. (p/ab)